Eks Kapolda Kaltim mengejutkan DPR dengan menyoroti penanganan kasus jambret di Sleman Kapolres Sleman dicecar pertanyaan tajam.
Ruang sidang DPR beberapa waktu lalu memanas ketika sosok eks Kapolda Kalimantan Timur tampil sebagai saksi ahli dalam rapat dengar pendapat (RDP) terkait kasus jambret di Sleman, Yogyakarta. Dalam kesempatan itu, ia mengecam Kapolres Sleman dan mencecarnya dengan sejumlah pertanyaan tajam mengenai langkah-langkah yang dia ambil dalam menangani kasus kriminalitas jalanan yang kerap menimpa warga.
Berikut ini TRENDING ISU PUBLIK akan membahas Ruang sidang DPR beberapa waktu lalu memanas ketika sosok eks Kapolda Kalimantan Timur tampil sebagai saksi ahli dalam rapat.
Kronologi RDP dan Pertanyaan Eks Kapolda
Rapat dengar pendapat ini digelar untuk mengevaluasi penanganan kasus jambret yang terjadi beberapa bulan terakhir di Sleman. Eks Kapolda Kaltim hadir sebagai saksi ahli dan langsung menyoroti ketidaktegasan beberapa langkah kepolisian lokal.
Dalam kesempatan itu, ia menanyakan secara rinci mengenai proses penangkapan pelaku, pengumpulan bukti, hingga koordinasi dengan pihak kejaksaan. Pertanyaan-pertanyaan ini mengarahkan Kapolres Sleman untuk menjelaskan prosedur yang diterapkan selama penyelidikan.
Beberapa pertanyaan eks Kapolda mengarah pada evaluasi kinerja kepolisian Sleman dalam mencegah kasus serupa di masa mendatang, termasuk strategi patroli, intelijen, dan respons cepat terhadap laporan warga.
Reaksi Kapolres Sleman
Kapolres Sleman terlihat sedikit terpojok oleh pertanyaan tajam tersebut, namun tetap menjawab dengan lugas dan profesional. Ia menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai upaya preventif dan penegakan hukum, termasuk patroli rutin, pemetaan titik rawan, dan koordinasi dengan masyarakat.
Ia menekankan bahwa penanganan kasus jambret membutuhkan kerja sama lintas pihak, tidak hanya kepolisian, agar upaya pemberantasannya berjalan efektif. Ia juga menyinggung keterbatasan personel dan sarana yang menjadi tantangan dalam melakukan patroli intensif.
Kapolres Sleman menambahkan bahwa pihaknya terus melakukan evaluasi internal untuk meningkatkan respon terhadap laporan masyarakat dan memastikan penegakan hukum berjalan transparan.
Baca Juga: Terkuak! KPK Dalami Transaksi Valas Miliaran Rupiah Terkait Ridwan Kamil
Sorotan Publik dan Media
Media lokal maupun nasional menyoroti kehadiran eks Kapolda Kaltim dan pertanyaannya yang tajam terhadap Kapolres Sleman. Banyak netizen dan pembaca menilai aksi ini sebagai bentuk pengawasan publik terhadap kinerja aparat penegak hukum.
Komentar di media sosial membagi opini; sebagian memuji keberanian eks kapolda yang peduli terhadap penegakan hukum, sementara sebagian lain menekankan perlunya dukungan bagi aparat kepolisian yang sudah bekerja maksimal dengan sumber daya terbatas.
Kasus ini juga memicu diskusi tentang perlunya sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk mencegah kejahatan jalanan yang membahayakan warga, khususnya di malam hari.
Upaya Pencegahan Kasus Jambret
Dalam RDP, eks Kapolda juga memberikan sejumlah rekomendasi untuk pencegahan kasus jambret. Ia menekankan pentingnya patroli intensif di titik rawan, pemanfaatan teknologi CCTV, serta edukasi masyarakat untuk waspada terhadap kejahatan jalanan.
Selain itu, ia menyoroti perlunya peningkatan kapasitas aparat kepolisian, termasuk pelatihan taktis, penguatan intelijen, dan sistem laporan cepat dari masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, kasus jambret dapat diminimalkan di masa depan.
Eks Kapolda juga menekankan koordinasi lintas wilayah agar pelaku kriminal tidak leluasa berpindah dari satu daerah ke daerah lain, sehingga penegakan hukum bisa lebih efektif.
Dampak dan Tindak Lanjut
Sorotan tajam eks Kapolda Kaltim mendorong pihak kepolisian Sleman untuk melakukan evaluasi internal lebih ketat. Mereka berkomitmen meningkatkan efektivitas patroli, pengawasan, dan penanganan laporan warga.
Rapat dengar pendapat ini juga membuka peluang bagi DPR dan pemerintah daerah. Untuk mendukung kepolisian melalui penambahan sarana, personel, dan program edukasi masyarakat.
Kasus ini menjadi momentum penting untuk menguatkan sinergi antara aparat kepolisian dan masyarakat. Dalam menghadapi kriminalitas jalanan, sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum di tingkat daerah.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari You Tube
- Gambar Kedua dari Tribun Jatim